YUK, KETAHUI YANG DIMAKSUD IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL!
[Jasa Pengurusan Izin Usaha - Pop Jasa Jakarta]
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang tertuang pada Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya harus mengurus perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Hal ini merupakan mekanisme baru dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Adapun jenis perizinanberusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018 meliputi izinusaha dan izin komersial atau operasional.
Untuk melakukan pendaftaran perizinan berusaha, pelaku usaha dapat mengakses laman OSS dan mengisi data sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang harus dipenuhi sebagai persyaratan. Kemudian, setelah pelaku usaha melakukan pengisian data, maka OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku juga sebagai:
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
2. Angka Pengenal Impor (API) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
3. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Apabila pelaku usaha sudah mendapatkan NIB, maka pelaku usaha dapat mengurus izin usaha dan izin komersial atau operasional. Penerbitan izin usaha dan izin komersial atau operasional harus berdasarkan pada komitmen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
Bentuk komitmen untuk izin usaha diatur dalam Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yaitu:
1. Izin Lokasi; Adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
2. Izin Lokasi Perairan; Adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Izin Lingkungan; dan/atau Adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Bagi pelaku usaha yang telah mendapat izin usaha maka dapat melakukan kegiatan pengadaan tanah, perubahan luas tanah, pembangunan gedung dan pengoperasiannya, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan SDM, penyelesaian sertifikasi atau kelayakan, pelaksanaan uji coba produksi serta pelaksanaan produksi.
- Izin Komersial atau Operasional
Bentuk komitmen untuk izin komersial atau operasional tertuang dalam peraturan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yaitu:
1. Standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
2. Pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS.
Izin usaha dan izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengatur segala biaya perizinan berusaha, yaitu penerimaan negara bukan pajak, bea masuk dan/atau bea keluar, cukai dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah.
Demikian penjabaran mengenai izin usaha dan izin komersial atau operasional. Semoga bermanfaat.
About the Author
0 komentar: